Program BPNT, Ini Penjelasan Tujuan, Manfaat Dan Prinsip nya

Program BPNT adalah salah satu program bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam waktu setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Dengan adanya program BPNT ini KPM bisa menggunakannya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank yang tergabung dalam HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Berikut uraian tujuan, Manfaat, dan Prinsip dari program BPNT. 

Baca Berita Terkait: Kesejahteraan Lanjut Usia Terus di tingkatkan 

Tujuan Program BPNT adalah sebagai berikut:

• Dapat mengurangi beban pengeluaran KPM ;
• Untuk Proses Pemberian Gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
• Dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efesiensi waktu penerimaan bantuan pangan;
• Memberikan akses penuh kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
• Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Manfaat Program BPNT adalah sebagai berikut:

• Dapat meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
• Efisiensi penyaluran bantuan sosial;
• Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
• Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat di tingkatkan, terutama usaha mikro dan kecil .

Prinsip utama Program BPNT adalah sebagai berikut:

• memudahkan KPM dalam menjangkau dan menggunakannya;
• Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan);
• Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM
• Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM E-warong Dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga dapat ruang alternatif pasokan lebih optimal
• Pihak Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening kpm dan tidak bertugas menyalurkan baphan pangan kepada KPM.

Share:

Baca Selanjutnya

Kemensos arahkan Pendamping PKH, Tagana, dan KSB, Bantu Korban Gempa Lombok

Kemensos arahkan Pendamping PKH, Tagana, dan KSB, Bantu Korban Gempa Lombok

Gempa bumi 7 SR yang mengguncang wilayah di Nusa Tenggara Barat memberikan dampak yang luas  dan Kementerian Sosial RI langsung mengerahkan seluruh Pendamping PKH, Siaga Bencana (Tagana), dan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya untuk membantu korban gempa, melakukan konsolidasi, dan saling menginformasikan kondisi di wilayahnya masing-masing pascagempa yang mengguncang Lombok, pada Minggu (5/8/2018).

Mensos Idrus Marham mengungkapkan, personel Tagana yang berada di NTB sebanyak 589 orang, jumlah Pendamping PKH di NTB 1.125 orang dan 12 KSB untuk terus aktif memberikan bantuan dan melakukan konsolidasi.  Sementara itu dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial juga telah berada di Lombok untuk membantu korban bencana Gempa ini.

Dalam proses membantu masyarakat korban gempa ini, tim juga menyalurkan bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. "Nanti dari asesmen kita akan lihat di mana saja titik terparah, korban yang terbanyak di titik mana saja, dan berapa banyak jumlah pengungsi, untuk segera kita siapkan dapur umum dan layanan dukungan psikososial. 

Begitu juga dengan jumlah dapur umum tentu akan bertambah dari dapur umum yang telah kita dirikan sejak gempa sebelumnya yakni di Kecamatan Sembalun, Kecamatan Sambelia, dan Kecamatan Bayan," terangnya. 

Share:

Baca Selanjutnya

Bulan Agustus Tuntas PKH Tahap Ketiga

Mensos Idrus Marham mengharapkan Bulan agustus tuntas penyaluran bansos, hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi terkait penyaluran bantuan sosial tahap ketiga dan beras sejahtera (rastra) kedelapan bersama para pejabat Kementerian Sosial dan pimpinan Himpunan Bank Negara (Himbara) di kantor Kemensos Jakarta, Jumat (3/8/2018)

Pencapaian ini ditargetkan pada akhir Agustus sekitar 98-99 persen, Dalam rapat yang dilakukan bersama para eselon satu Kementerian Sosial dan pimpinan Himpunan Bank Negara (Himbara) tersebut juga membahas tentang evaluasi bansos yang pernah menjadi kendala kendala di tahap sebelumnya.  sehingga dengan adanya evaluasi ini bisa di lihat ada pengaruh atau tidaknya terhadap penurunan angka kemiskinan yang sedang di galakkan.

Jumlah penerima PKH pada 2017 sebanyak enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM pada 2018. hal ini seiring dengan pengembangan bantuan bansos yang terus di lakukan.  Pada tahap satu di bulan Februari dan tahap kedua bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97 persen. Begitu juga penyaluran Rastra dan BPNT pada kuartal satu 2018 sekitar 95 persen telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Ada tiga alasan mendasar penurunan angka kemiskinan yaitu program pemerintah yang efektif, sinergitas antara pemerintah dengan lembaga-lembaga negara, dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke bawah untuk memastikan program berjalan dengan baik. Apalagi  dengan adanya rencana penambahan anggaran PKH hingga dua kali lipat menjadi sekitar Rp31 triliun pada 2019, diharapkan angka kemiskinan akan terus menurun. seperti yang pernah di sampaikan dalam artikel ini "Anggaran PKH naik mencapai 31 Trilyun" 

Share:

Baca Selanjutnya

Sri Mulyani Sebut Pemerintah akan Naikkan PKH Tahun Depan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menerangkan bahwa Pemerintah akan meningkatkan nilai program keluarga harapan (PKH) untuk tahun depan. Tahun ini kita mencapai 10 juta keluarga penerima PKH dan nilainya akan dinaikkan. Hal ini disampaikan di sela sela kegiatan Seminar "Women's Participation for Economic Inclusiveness" di Sheraton Hotel, Surabaya, Kamis (2/8/2018).

Peningkatan nilai PKH tersebut adalah untuk menjamin bahwa sebuah keluarga tidak akan menggunakan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya. Program PKH ini mulai mengontrol pendidikan awal dalam keluarga yaitu PAUD. sehinggga PKH merupakan salah satu program pemerintah yang cukup kritikal untuk menciptakan equality gender atau kesetaraan gender yang saat ini sedang dikampanyekan pemerintah dari tingkat dasar.

"Dan biasanya yang tidak disekolahkan itu perempuan, bukan anak laki-laki, inilah tujuannya yaitu untuk memotong siklus kemiskinan, terutama dari sisi gender," lanjutnya. Menurut mantan Direktur Pelaksan Bank Dunia ini, "Hingga bagaimana kelompok keluarga miskin ini tidak mengalami pressure (tekanan) sehingga anak-anak perempuannya tidak bisa bersekolah," ucapnya.

Selain itu, Sri mulyani juga menambahkan, sebenarnya saat ini Indonesia sudah menjadi negara tertinggi di ASEAN yang dari segi kepemimpinan politik dan pimpinan sektor bisnis memiliki proporsi wanita tertinggi.

Share:

Baca Selanjutnya

Mars PKH dan YEL YEL PKH

Dalam melaksanakan tugas nya, pendamping PKH mempunyai sebuah lagu untuk membangkitkan semangatnya dalam melakukan kegiatannya di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk Mars PKH. Inti dari lagu mars PKH ini adalah agar pendamping PKH menyadarii bangsa ini besar dan harus dibangun oleh orang-orang TEGAR!"

Berapa banyak orang pintar yang mudah retak ketika dihantam cobaan, ujian, beban maupun keletihan. ketika ada sedikit masalah banyak mengeluh. Sehingga model model seperti itu tentunya tidak akan bisa menginspirasi pendampingan di lapangan yang penuh dengan rintangan dan masalah.

Berikut kami rangkum lirik dari Mars PKH dan Yel Yel PKH 
============================================

MARS PKH

Satukan langkah menyongsong masa depan

Berbekal niat dan kebersamaan
To help people and to help themselves
Kita tamankan dalam jiwa kita

Mari sadari bangsa ini besar
Harus dibangun oleh orang-orang tegar
Kita tingkatkan komitmen dan dukungan
Tuk mencapai indonesia jaya

Pkh program keluarga harapan
Membangun keluarga sejahtera
Rakyat cerdas rakyat sehat
Kita bangun indonesia hebat

Mari sadari bangsa ini besar
Harus dibangun oleh orang-orang tegar
Kita tingkatkan komitmen dan dukungan
Tuk mencapai indonesia jaya

Pkh program keluarga harapan
Membangun keluarga sejahtera
Rakyat cerdas rakyat sehat
Kita bangun indonesia hebat

Pkh program keluarga harapan
Membangun keluarga sejahtera
Rakyat cerdas rakyat sehat
Kita bangun indonesia hebat

Kita bangun indonesia hebat
Kita bangun indonesia sejahtera
Indonesia jaya

Ciptaan : M. Nizar

==============================

YEL YEL PKH

 Salam pkh !!!

Meraih keluarga sejahtera
Anak indonesia !!!Sehat dan pintar
Keluarga pkh !!!Produktif sejahtera
Pendamping pkh !!!Luar biasa
Operator pkh !!!Luar biasa
YesCheck... Check... Check...Detail... Detail... Detail...Yes... Yes... Yes..

Share:

Baca Selanjutnya

Pertemuan Kelompok PKH Bireuen Bulan Juli Tahun 2018

Pertemuan kelompok merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap bulan oleh Pendamping bersama dengan peserta PKH yang sudah terbagi dalam kelompok-kelompok Peserta PKH dengan area wilayah tertentu. 

Pengelompokan ini terdiri dari 10-30 orang yang dibagi sesuai kondisi kewilayahan peserta PKH. Pertemuan kelompok ini memiliki beberapa fungsi diantaranya :

• Pertemuan kelompok merupakan media berbagi informasi kepada peserta PKH yang berasal dari Kementerian Sosial maupun informasi dari Stack holder terkait dalam hubungannya penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbaru,
• Berfungsi sebagai sarana silaturrahmi dan saling mengisi serta mengingatkan akan makna dan tujuan program,
• Peneriman manfaat PKH serta pendamping akan saling diskusi serta menerima keluhan dan pengaduan, serta kesulitan yang dihadapi peserta dalam kaitannya terhadap program,
• permasalahan, permasalahan yang dihadapi peserta, juga turut serta memberikan motivasi agar lebih giat dalam kegiatan posyandu maupun sekolah,
• Membangun kesadaran peserta untuk selalu cinta terhadap tanah air, dan membantu peserta mengenal jati diri sebagai bagian dari masyarakat indonesia dengan memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, serta pemahaan akan kemampuan personal maupun kelompok sehingga terbentukkarakter sejati Manusia Indonesia.
• Dan sebagai wadah menyalurkan kemapuan serta keterampilan pribadi, sebagai nilai tambah menuju kemandirian keluarga yang sejahtera.

Berikut beberapa dokumentasi pertemuan kelompok yang di laksanakan oleh Pendamping PKH Kabupaten Bireuen bulan Juli tahun 2018.

Kegiatan pertemuan bulanan ini dilakukan di desa Meunasah Reuleut Bireuen. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang datang sangat antusias. Pertemuan bulanan ini juga bersamaan dengan kegiatan posyandu dari stackholder para ibu ibu Bidan desa.

Peserta PKH yang memiliki anak balita dn ibu hamil diarahkan untuk memeriksa kesehatannya.

Dalam rapat bulananan ini Peserta juga dijelaskan hal-hal yang penting dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta pkh seperti komitmen dalam kehadiran di fasdik dan faskes dan memberi semangat dan dukungan kepada KPM PKH supaya bisa menjalankan kewajibannya sebagai peserya pkh.

Penyampaian materi juga disampaikan oleh Bidan kecamatan kota juang juga yang mensosialisasikan tentang penyakit Rabies dan Ispa kepada seluruh peserta PKH.

Selain berbagi informasi tentang PKH, dalam kegiatan bulanan, pendamping PKH juga melakukan kordinasi dengan berbagai stack holder. Seperti di kecamatan Peusangan. Sosialisasi tentang PKH juga di sampaikan kepada para bidan bidan desa yang ada di kecamatan Peusangan.

Korcam Kecamatan Peusangan, Taufik Maulana sedang melakukan kordinasi dengan bidan bidan Desa sebagai stack holder Program PKH dalam kegiatan Fasilitas Kesehatan  

Share:

Baca Selanjutnya

Skema Baru Bantuan PKH Diumumkan Akhir Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemensos dan World Bank mengadakan kajian secara komprehensif untuk menentukan memperluas indeks bansos dengan jumlah penerima tetap 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau memperluas penerima menjadi 15 juta KPM. Pemberlakuan indeks untuk masing-masing keluarga mengacu pada beban keluarga. Dengan adanya indeks ini, masing-masing keluarga akan menerima besaran dana PKH yang berbeda-beda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengaku skema tersebut masih dibahas antar kementerian. Kepastian penerapan sistem baru ini akan diumumkan kepastiannya pada Oktober dan November 2018.

Dari beberapa kajian tersebut, Harry menuturkan arahnya lebih ke menambah indeks bansos dari Rp17,3 triliun menjadi Rp32 triliun untuk 10 juta KPM. Artinya, setiap KPM akan menerima Rp3,2 juta per tahun jika dihitung secara flat pembagiannya dengan empat kali pencairan. Namun sampai saat ini Pemerintah belum menetapkan pembaruan skema serta besaran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) secara pasti.

Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dua skema besaran pembagian PKH yaitu skema non flat dan flat.

PKH dengan skema non flat memperhitungkan besaran bantuan sosial (bansos) berdasarkan jumlah anggota keluarga, keperluan dasar, serta kondisi usia, pendidikan dan kesehatan masing-masing keluarga. Sementara itu, dalam skema flat, besaran PKH tiap keluarga sama rata.

Dia mengaku pemerintah pernah memberlakukan pembagian bansos dengan cara non flat atau bervariasi pada 2016-2017. Namun, hal ini menimbulkan resistensi karena menimbulkan kecemburuan akibat nilainya yang terlalu jauh berbeda antar sesama penerima manfaat bantuan sosial PKH. Ketika itu, Harry menerangkan pemerintah menerapkan batasan maksimum dan minimum.

Jika skema non flat diterapkan dengan minimum Rp1,45 juta, maka keluarga yang memiliki lima anak bisa menerima bansos hingga Rp10 juta dengan mempertimbangkan usia sekolah anak, ibu hamil dan jumlah lansia.

Share:

Baca Selanjutnya

Kepala Bappenas Usul Masyarakat Miskin Perokok Tidak Diberikan PKH

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan agar Masyarakat miskin yang merokok tidak diberikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Dikarenakan PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan, sekolah, dan kesehatannya. Hal ini di sampaikan oleh Bambang kepada Ke Mensos di Kantor Kominfo Jakarta, Senin (30/7/2018).

‎"Hal ini berlaku kepada yang perokok, ‎jadi keluarga penerima PKH ini harus memastikan tidak merokok, karena PKH ini uang tunai yang diharapkan untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan terutama pangan, apakah beras, sumber protein, sumber karbohidrat, untuk menjaga kesehatan serta dipakai untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan jangan dipakai untuk beli rokok" ujar Bambang.

Program PKH mempunyai sistem bantuan tunai bersyarat serta ada proses pendampingannya oleh masing masing pendamping di lapangan. Penerima Manfaat PKH harus menjalankan pola yang seperti tertera dalam manual PKH. Dan inilah yang akan menjadi tugas pendamping untuk melakukan pengawasan agar penerima PKH tidak merokok dengan cara membuat perjanjian kepada penerima dan pemberinya untuk di tindak lanjuti bersama sama. 

‎Berdasarkan data BPS, makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di kota dan desa adalah beras, Rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, mi instan, dan gula pasir

Share:

Baca Selanjutnya

Anggaran PKH Naik mencapai Rp31 Triliun Tahun Depan

Menteri Sosial, Idrus Marham memastikan bahwa dana PKH untuk tahun 2019 akan naik menjadi 31 trilyun. dan jumlah bantuannya menjadi tidak sama rata tetapi sesuai dengan kebutuhan masing masing penerima manfaat.  Hal ini disampaikan usai berjumpa dengan presiden Jokowi di istana Kepresidenan Bogor, (24/7/2018).

Meskipun besarannya naik, jumlah penerima tidak akan berubah. Itu artinya peserta PKH akan mendapat dana lebih besar ketimbang tahun lalu yang nilainya bisa mencapai dua kali lipat dari yang mereka terima sebelumnya. dimana sebelumnya dana yang diterima adalah sama rata. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Maret lalu, angka kemiskinan di Indonesia turun sebesar 9,82% dari 10,12%. sehingga diambillah kebijakan kenaikan anggaran karena PKH dinilai efektif menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Ini juga berdasarkan survei bukanhanya dari BPS mengatakan program sosial yang efektif adalah PKH. Karena itu, untuk anggaran PKH 2019 sudah diusulkan ditambah dua kali lipat,” tuturnya. 

Selain ada kenaikan, politikus Partai Golkar ini mengatakan, juga akan ada perubahan sistem dalam pem bagian besaran PKH. Jika sebelumnya besaran PKH sama rata untuk seluruh keluarga penerima manfaat (KPM), maka tahun depan besaran nilainya akan berbeda. Idrus mengatakan, besaran penerimaan PKH sangat bergantung pada beban masing masing keluarga penerima manfaat. Semakin besar beban yang harus ditanggung satu keluarga, maka semakin besar pula bantuan uang yang akan diterimanya. 

Itu yang membuat nilai yang akan diterima masingmasing keluarga menjadi berbeda-beda satu sama lainnya. Namun, Idrus mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan perhitungan besaran PKH yang akan diterima masing-masing KPM. 

Besaran PKH adalah 10% dari pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin, yakni sebesar Rp1.890.000 per tahun. ”Tapi, sistemnya beda. Jika pada 2018 itu caranya masih sama rata, 2019 nanti nonflat, tidak lagi sama rata,” ungkapnya. 

Sebelumnya kenaikan telah dibahas dalam rapat kabinet paripurna. Presiden Jokowi dalam rapat tersebut memerintahkan langsung untuk menaikkan anggaran PKH. ”Kemudian yang tahun depan, saya minta agar rupiah yang diberikan ke peserta PKH paling tidak bisa dua kali lipat,” kata Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi juga meminta agar besaran PKH dinaikkan dari 10% menjadi 20% dari pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin. Presiden mengaku berdasarkan hitungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kenaikan dimungkinkan sebesar 16%.

Share:

Baca Selanjutnya

Kesejahteraan Lanjut Usia Terus di Tingkatkan

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Salah satu yang menjadi perhatian serius saat ini adalah perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 1998. Hal tersebut disampaikan di Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) 474 Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (5/7/2018).

Pada kesempatan ini Kementerian Sosial selain menyerahkan berbagai bantuan untuk lansia, juga telah diserahkan draf perubahan UU Nomor 13 tahun 1998 dari masyarakat kepada Ketua Komisi VIII DPR RI. Semoga saja draf ini dapat segera masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar perkembangan lanjut usia dapat lebih di perhatikan.

Dalam draf UU ini, dituangkan berbagai upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan lansia, upaya untuk pemenuhan hak-hak lansia, peninjauan batasan usia lansia, dan mengoptimalkan peran lembaga masyarakat yang independen agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

HLUN di Indonesia diperingati setiap tanggal 29 Mei berdasarkan nilai historis dan strategis. Pada tanggal 29 Mei 1945 dilaksanakan sidang I BPUPKI yang dipimpin Dr. Radjiman Widyodiningrat anggota paling sepuh (tertua) dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Idrus Marham, Gubernur DIY Sri Sultan Hengkubuwono X, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dan sejumlah kepala daerah serta 5.000 lansia dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan beberapa wilayah di Indonesia.

Share:

Baca Selanjutnya

Lowongan Kerja Satuan Bakti Pekerja Sosial

Kementerian Sosial RI kembali membuka lowongan kerja untuk putera puteri Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). 

Pendamping Sakti Peksos merupakan tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA, pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya.

Adapun untuk Provinsi Aceh, Kabupaten kabupaten yang dibuka lowongan kerja Sakti Peksos adalah sebagai berikut : 

Sebagaimana informasi resmi dari  laman rekrutmenpeksos.kemsos.go.id,  : 

1. Pengumuman penerimaan Satuan Bakti Pekerja Sosial dapat dilihat secara (online) melalui laman (website): www. kemsos.go.id

2. Pendaftaran secara daring dimulai sejak tanggal 4 Juli 2018 dan ditutup tanggal 16 Juli 2018 pukul 24:00. WIB melalui: rekrutmenpeksos.kemsos.go.id

3. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 23 Juli 2018 secara daring melalui laman: www. kemsos.go.id

4. Pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara pada tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2018 

5. Lokasi Seleksi di Dinas Sosial Provinsi (jika ada perubahan lokasi akan diinformasikan secara online.

6. Pengumuman hasil seleksi tertulis dan wawancara pada tanggal 13 Agustus 2018 secara online

7. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus agar melakukan regristrasi/mendaftarkan ulang secara online

    melalui: rekrutmenpeksos.kemsos.go.id pada tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2018.

8. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus namun tidak melakukan regristrasi/pendaftaran ulang pada tanggal tersebut, maka dinyatakan mengundurkan diri.

Untuk melihat pengumuman selengkapnya silahkan unduh di sini

Share:

Baca Selanjutnya